Variabel Jokowi dan Keluarga Dinilai Tak Lagi Jadi Pertimbangan PDI Perjuangan dalam Jalankan Mesin Politiknya

MALUKURAYA.COM – PDI Perjuangan telah mempertegas sikap politiknya dengan Presiden Jokowi dan keluarganya.

PDIP ingin membuktikan mesin politiknya yang independen, tetap kokoh, dan tidak lagi bergantung kepada ketokohan dan populisme Jokowi.

Bahkan hal itu juga dikonfirmasi dengan penundaan pemanggilan putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyatakan hal tersebut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2023.

“Pengumuman Mahfud MD selaku cawapres pendamping Ganjar di saat Presiden Joko Widodo sedang melakukan lawatan luar negeri.”

Baca artikel lainnya di sini: Megawati Soekarnoputri Ungkap Alasan Tunjuk Mahfud MD Sebagai Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

“Bisa dimaknai PDIP ingin secara tegas memutus ketergantungan politiknya pada figur Joko Widodo,” kata Ahmad Khoirul Umam.

Dosen Universitas Paramadina itu berpendapat terkait tidak dilibatkannya Jokowi dalam pengambilan keputusan penentuan cawapres Ganjar.

Hal itu juga mempertegas sikap PDIP yang ingin membuktikan mesin politiknya yang independen, tetap kokoh, dan tidak lagi bergantung kepada ketokohan dan populisme Jokowi.

Bahkan kata dia, hal itu juga dikonfirmasi oleh penundaan pemanggilan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto.

Gibran Rakabuming Raka telah menjadi wacana dalam pencawapresannya setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“PDIP tidak lagi mempertimbangkan variabel Jokowi dalam menjalankan mesin politiknya,” kata Ahmad Khoirul Umam.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang mendampingi Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD diusung partai politik yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).***