KETIKA Presiden Prabowo Subianto mengulang janji ambisius di hadapan anggota DPR, satu pertanyaan muncul. Mampukah Indonesia benar-benar menutup lubang defisit anggaran?
Dalam pidato nota keuangan RAPBN 2026 pada Jumat, 15 Agustus 2025, ia membayangkan masa ketika Indonesia dapat menyusun APBN tanpa defisit sama sekali.
Arsitektur APBN 2026: Efisiensi dan Fleksibilitas di Tengah Tantangan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dirancang dengan belanja sebesar Rp 3.786,5 triliun dan pendapatan Rp 3.147,7 triliun, menghasilkan defisit Rp 638,8 triliun atau sekitar 2,48 % dari PDB.
Baca Juga:
Sinergi Bapanas dan Tual Angkat Embal Sebagai Pangan Tradisional Bernilai Ekonomi
Harus Tepat Sasaran dan Terukur, Semua Kementerian/Lembaga Agar Segera Eksekusi Makan Bergizi Gratis
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prabowo menegaskan bahwa defisit tersebut “ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan,” serta berjanji melakukan efisiensi demi menekan defisit “sekecil mungkin.”
Kemenkeu, lewat Menteri Sri Mulyani Indrawati, menegaskan tidak akan mengenalkan pajak baru pada 2026; peningkatan penerimaan akan dicapai lewat reformasi internal dan sistem yang lebih efisien.
Baca Juga:
Sebanyak 62 Kabupaten/Kota Pada 2023 Masih Termasuk Wilayah Rentan Rawan Pangan Menurut FSVA 2024
Melalui Pendampingan dan Pemberdayaan UMKM, 128 Tahun BRI Konsisten Dorong Ekonomi Kerakyatan
Ambisi 2027–2028: APBN Tanpa Defisit, Fakta atau Ilusi?
Prabowo mengungkapkan harapan untuk kembali ke podium, entah pada 2027 atau 2028, dan menyampaikan bahwa Indonesia berhasil memiliki APBN tanpa defisit.
Langkah ini butuh dukungan politik luas untuk menghilangkan kebocoran anggaran dan memperkuat efisiensi.
Sri Mulyani mengingatkan, fokus utama saat ini adalah melaksanakan APBN 2026; target tanpa defisit di tahun-tahun selanjutnya masih membutuhkan kajian bertahap.
Strategi Utama: Efisiensi, Inovasi Pembiayaan, dan Reformasi BUMN
Prabowo menggarisbawahi tiga pilar utama: optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, dan pembiayaan kreatif.
“Pajak adalah instrumen untuk keadilan, untuk redistribusi pendapatan: yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” tegasnya.
Ia juga menugaskan BPI Danantara untuk merombak pengelolaan BUMN, termasuk memangkas komisaris dan menghapus tantiem yang tidak relevan.
“Tadinya tidak masuk akal,” ujarnya sambil menyoroti besarnya potensi kontribusi aset BUMN.
Pembiayaan kreatif akan dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada APBN dan menjaga fleksibilitas fiskal.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Agar siap meredam guncangan ekonomi—strategi penting di tengah ketidakpastian global.
Fokus Sektor: Pangan, Energi, dan Program Sosial Prioritas
APBN 2026 juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan program sosial.
Alokasi Rp 164,4 triliun untuk ketahanan pangan dan dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Sekolah Rakyat.
RAPBN tersebut mencakup anggaran untuk program makan gratis bagi jutaan peserta didik dan ibu hamil—sekitar Rp 335 triliun—serta target dekarbonisasi listrik dengan energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan.
Pendekatan kreatif dan inovatif seperti penugasan BPI, efisiensi belanja operasional, dan perlindungan iklim investasi adalah langkah awal yang menjanjikan.
Diperlukan implementasi riil, tata kelola transparan, dan akuntabilitas tinggi dalam setiap rupiah APBN.
PBN tanpa defisit bisa terjadi pada 2028, kunci utamanya adalah efisiensi dan perang melawan kebocoran.
Mengatasi Tirai Defisit Menuju Kesejahteraan
Pidato Presiden Prabowo pada 15 Agustus 2025 bukan sekadar rancangan fiskal; itu adalah manifesto ambisi ekonomi yang menyentuh substansi.
APBN 2026 menyuguhkan angka defisit yang lebih ringkas, ditopang oleh strategi efisiensi, inovasi pembiayaan, dan reformasi BUMN.
Target tanpa defisit pada 2027–2028 adalah sinyal kekuatan politik dan fiskal, tetapi realisasinya tergantung pengendalian kebocoran, konsistensi reformasi, serta responsif terhadap ketidakpastian ekonomi global.
Bagaimanapun, janji ini layak menjadi pantauan ketat publik dan media mainstream, sebagai indeks keberhasilan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat dan stabilitas ekonomi.****
